Tambang Galian C di Area PT KIE Diduga Ilegal, LBH PB Layangkan Laporan ke Polres

  • Whatsapp

TERASKATA, Bontang – Aktivitas penambangan di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, tepatnya di wilayah PT KIE disoal. Pasalnya kegiatan penambangan tersebut diduga tidak mengantongi izin alias ilegal.

Lembaga Bantuan Hukum Populis Borneo (LBH) telah melayangkan laporan atas dugaan adanya aktivitas penambangan ilegal galian C ke Polres Bontang, Rabu (29/04/2020).

Bacaan Lainnya

Kabid Advokasi LBH Populis Borneo, Muhammad Arisaldi Ahdar mengungkapkan, bahwa dalam laporan tersebut, ada tiga perusahaan sebagai terlapor yang diduga terlibat dalam kegiatan penambangan itu.

“Ada tiga. PT. KIE, PT. Nindya Karya, dan CV. BMS. Ketiganya ini ada keterkaitan atas aktivitas penambangan itu,” ungkap Saldi.

Saldi juga menjelaskan bahwa kegiatan penambangan itu diduga telah melanggar UU Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara.

Ia menerangkan bahwa hal itu sesuai Pasal 158 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Kedua Pasal 160 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

“Jadi ada dua pasal yang kami soalkan. Pertama pasal 158 dan 160 ayat (1) UU Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara,” tandasnya.

“Saat ini kita juga telah mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat laporan tersebut, ” tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Bontang, AKBP Boyke Karel Wattimena membenarkan adanya laporan tersebut. Ia mengatakan jika laporan dari LBH Populis Borneo itu baru saja diterimanya.

“Iya benar. Kita baru terima laporannya tadi. Kita akan telusuri dulu,” jelasnya, Rabu (29/04/2020) malam melalui sambungan telepon.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terlapor. (Hilal)

Pos terkait