Di minta Klarifikasi Kejari, Nahliani Setor Bukti Baru Pelanggaran Tender ULP Bontang

  • Whatsapp
Nahliani (kiri) didampingi kuasa hukum saat melakukan konferensi pers

TERASKATA.id, Bontang Proses laporan dugaan Pelanggaran Tender ULP Kota Bontang terus berjalan.

Kali ini Nahliani Fitri memenuhi paggilan klarifikasi yang dijadwalkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang pada Jumat (6/9/2019) lalu.

Bacaan Lainnya

Didampingi tim advokasi Kamar dagang dan Industri (Kadin) Bontang, Nahliani memberikan klarifikasi ke tim penyidik Kejari sekira pukul 09.00 Wita dan berakhir pada jumat petang.

Lepas memenuhi panggilan Kejari, Nahliani beserta tim kuasa hukumnya melakukan konferensi pers di kafe Akasya, Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Guntung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Jumat (6/9/2019) malam.

Dijelaskan, terdapat tiga poin yang dibahas dalam klarifikasi itu. Yakni terkait tambahan bukti, keterlibatan Kadin dari versi Eddy Ganefo, serta akibat-akibat setelah proses pelaporan.

Kata Nahli, tambahan bukti yang di sodorkan ke Kejari berupa dugaan pelanggaran yang pihaknya kumpulkan selama ini. Kejari pun masih akan melakukan pendalaman terkait laporan dan bukti tambahan yang diajukan.

“Nantinya bakal dilihat, apakah laporan ini cukup kuat, dan masuk dalam tindakan tipikor atau hanya pelanggaran administrasi,” Ujar Nahliani.

Ia menambahkan, dari hasil klarifikasi yang dihadiri pihaknya mengaku laporan ini masih dalam proses untuk ditindaklanjuti. Ada dua opsi dari laporan tersebut, naik ke tahap penyelidikan jika memenuhi unsur tipikor atau dilimpahkan ke Inspektorat Daerah jika didapati hanya pelanggaran administrasi.

“Kami menilai bukti yang disampaikan sudah cukup, kami juga bakal kawal terus kasus ini jika dibutuhkan kami akan teruskan ke Kejagung atau Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK),” pungkasnya.

Untuk informasi, pada Jumat (23/8/2019) lalu Kadin Bontang diwakili Herman Saribanong dan rekannya Nahliani mengadukan ULP Pemkot Bontang atas dugaan penyalahgunaan wewenang di internal ULP.

Mereka menilai proses lelang proyek terdapat cacat administrasi, diduga ada permainan terselebung oleh pihak Kontraktor dan ULP.

Pihaknya mendapati adanya dua perusahaan asal luar Bontang ditetapkan menang, tetapi melanggar aturan.

Kedua perusahaan tersebut melebih batas Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang ditentukan maksimal lima kali dalam setahun.

Pos terkait